Newsverz

World ·

AS Cabut Sanksi terhadap Partai Berkuasa dan Militer Eritrea

Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap partai berkuasa dan militer Eritrea yang diberlakukan pemerintahan Biden pada 2021, setelah Departemen Keuangan memastikan status darurat nasional yang menjadi dasarnya berakhir pada 18 September.

Disintesis oleh AI dari sumber yang dikutip di bawah ini.

EritreaUnited StatesEthiopia

Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap partai berkuasa dan militer Eritrea, kata Departemen Keuangan, setelah status darurat nasional yang dideklarasikan pada September 2021 berakhir pada 18 September 2026 dan tidak diperpanjang. Sanksi awal diberlakukan oleh pemerintahan Biden karena kekhawatiran kemanusiaan dan hak asasi manusia terkait konflik di wilayah Tigray, Ethiopia utara, di mana pasukan Eritrea mendukung tentara Ethiopia melawan pejuang yang setia pada pemerintah regional Tigray. Konflik itu berakhir dengan kesepakatan damai yang ditandatangani pada November 2022.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan mengatakan pihaknya telah mencabut sanksi terhadap sejumlah individu, termasuk Hagos Ghebrehiwet, pejabat keuangan senior Eritrea yang sebelumnya masuk daftar sanksi. Departemen Luar Negeri menyatakan pemerintahan Trump memutuskan untuk tidak memperpanjang langkah darurat tersebut demi memajukan kepentingan Amerika yang lebih luas di kawasan Laut Merah, di mana kekhawatiran keamanan meningkat.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran di Washington soal keamanan jalur pelayaran melalui Selat Bab al-Mandeb, seiring pasukan Houthi di Yaman yang berbatasan memperluas kendali atas pantai barat negara itu. Garis pantai Eritrea di Laut Merah, termasuk pelabuhan Assab, terletak dekat titik strategis tersebut, yang menambah bobot pada keputusan untuk melonggarkan sanksi terhadap pemerintah Asmara.

Key facts

  • The US lifted sanctions on Eritrea's ruling party and military that had been in place since 2021.
  • The national emergency underlying the sanctions expired on September 18, 2026, and was not renewed.
  • The original sanctions responded to humanitarian and human rights concerns during the Tigray conflict, which ended with a November 2022 peace accord.
  • The Treasury Department removed sanctions on individuals including financial official Hagos Ghebrehiwet.
  • The State Department cited US interests in the Red Sea region as a factor in the decision.

Related articles

Debate Rages in Iran as Strategic Value of Strait of Hormuz Faces Erosion

World ·

Debate Rages in Iran as Strategic Value of Strait of Hormuz Faces Erosion

A major debate is unfolding inside Iran regarding the strategic value of the Strait of Hormuz as neighboring Gulf countries plan alternative pipelines to bypass the waterway. Although the office of Iran's supreme leader recently framed the chokehold as a pillar of its security order equivalent to possessing a nuclear weapon, analysts warn its diminishing economic leverage could leave the country vulnerable to upcoming U.S. sanctions.

China Denounces US Threat of Secondary Sanctions Over Iran Trade

World · 3 sources ·

China Denounces US Threat of Secondary Sanctions Over Iran Trade

The United States has threatened severe sanctions against countries and entities maintaining economic ties with Iran as part of a campaign to isolate Tehran. China, Iran's largest trading partner, has strongly denounced the threat as illegal and pledged to take all necessary measures to protect its national interests.

Iranian Officials React to Threat of New US Sanctions

World ·

Iranian Officials React to Threat of New US Sanctions

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has dismissed proposed US economic sanctions as a desperate move, while President Masoud Pezeshkian acknowledged that the Iranian public faces significant hardships from Washington's economic pressure.

US and Denmark Reach Deal Granting Washington Permanent Security Control Over Greenland

World ·

US and Denmark Reach Deal Granting Washington Permanent Security Control Over Greenland

President Trump announced on September 18 that the United States has secured permanent control over Greenland's security affairs under a new agreement with Denmark, which retains sovereignty over the Arctic territory. The deal is expected to be signed at the UN General Assembly next week, pending approval from the Danish parliament.

Comments

Loading comments...

AS Cabut Sanksi terhadap Partai Berkuasa dan Militer Eritrea